Adu Visi-Misi Jokowi vs Prabowo untuk Dorong Produktivitas Industri

Seiring makin dekatnya hari pemilihan presiden Indonesia, masing-masing pasangan capres dan cawaprespetahana Presiden Jokowi dan KH Ma’ruf Amin, serta lawannya jenderal purnawirawan Prabowo Subianto dan Sandiaga Unomakin gencar memaparkan visi dan misi yang mereka janjikan jika terpilih nanti. Salah satunya adalah sejumlah program terkait infrastruktur, yang diharapkan akan membantu meningkatkan produktivitas industri di Indonesia, juga memperlancar arus distribusi.

Serangkaian program terkait industri dan infrastruktur telah disusun oleh masing-masing capres dan cawapres, yang semuanya tercantum dalam dokumen visi dan misi yang diserahkan kepada KPU bulan Agustus 2018 lalu.

Mengingat pembangunan infrastruktur Indonesia cenderung tertinggal dari negara tetangga (berdasarkan laporan Global Competitiveness Report tahun 2014-2015, daya saing infrastruktur Indonesia hanya berada di posisi 72 dari 144 negara), maka wajar jika presiden terpilih kemudian berupaya untuk menggencarkan pembangunan infrastruktur.

Setelah pelaksanaan Pilpres 2019, presiden terpilih diharapkan akan melaksanakan perbaikan di bidang infrastruktur, untuk mendukung produktivitas industri dan perbaikan arus distribusi. Seperti apa visi dan misi para capres, dan mana kira-kira yang akan lebih menguntungkan industri?

Jokowi-Ma’ruf: Pembangunan Sarana Logistik, Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri

Petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pasangannya KH Ma’ruf Amin berencana untuk memberi pembaruan kebijakan sebelumnya, yakni mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan Kawasan Industri. Selama masa jabatannya, Jokowi telah meresmikan 11 KEK.

Menurut paparan Kementerian Perdagangan, tujuan pengembangan KEK antara lain adalah membantu atau mendukung perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki struktur industri di lokasi tersebut, meningkatkan ekspor dan meningkatkan cadangan devisa.

KEK yang sudah diresmikan dalam empat tahun terakhir di antaranya: KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Sorong, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Api-Api, KEK Sei Mangkei, dan KEK Arun Lhokseumawe.

Sementara itu, dalam dokumen yang sama, Kementerian Perdagangan memaparkan tujuan pembentukan Kawasan Industri (KI) adalah agar sasaran pembangunan industri dapat dicapai dengan cepat, tepat, tertib dan teratur yang pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri di daerah, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Industri, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Jika kembali terpilih, Jokowi berencana untuk mengintegrasikan KEK dengan Kawasan Industri (KI) dengan melakukan pembangunan infrastruktur. Hal ini tentu diharapkan akan meningkatkan produktivitas industri, dengan makin terintegrasinya kawasan-kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.

Menurut analisis Kementerian Perdagangan, jika terlaksana dengan baik, KEK akan memberikan beberapa dampak positif, di antaranya adalah memungkinkan peningkatan ekspor, bertambahnya potensi penanaman modal asing, terdorongnya pertumbuhan industri, terwujudya diversifikasi produksi dan penambahan lapangan kerja, dan juga potensi untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia melalui transfer teknologi.

Sementara itu, dampak negatif pembentukan KEK dapat berupa biaya-biaya yang dapat dihitung, seperti biaya pembangunan KEK, kemungkinan kehilangan pendapatan dari pajak dan insentif, dan biaya operasional dan biaya sosial yang tidak bisa dihitung yaitu transfer sumber daya, akuisisi lahan, hilangnya lahan pertanian, dan kemungkinan terjadinya disparitas ekonomi regional.

Terlepas dari segala potensi dan manfaatnya untuk mendorong produktivitas industri, integrasi antara KEK dan KI bukannya tanpa hambatan. Sebagai contoh kasus, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengadakan kajian akademik terkait kawasan industri Bekasi-Karawang-Purwakarta (Bekapur), yang diproyeksikan untuk menjadi KEK sehingga bisa menjadi pusat Industri 4.0.

Terkait integrasi tersebut, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar merasa khawatir akan adanya tumpang tindih kewenangan antar pengelola yang dan pemda di tiga wilayah (Bekasi, Karawang, dan Purwakarta).

Menurut Sanny, rencana integrasi Bekapur harus diikuti dengan peningkatan pelayanan, mulai dari perizinan hingga infrastruktur yang lebih baik. Dia juga menegaskan pentingnya badan yang dibentuk untuk mengelolanya, jangan sampai tumpang tindih kewenangan dengan Pemda di Bekapur.

“Seperti yang terjadi di Batam, justru akan menjadi beban baru buat investor. Kalau mau otonom, betul-betul otonom. Segala pengurusan perizinan tidak perlu lagi ke pemda kabupaten,” kata Sanny dalam keterangan tertulis.

Terkait integrasi Bekapur menjadi KEK, General Manager SPS Group Tuti Mugiastusi berpendapat Bekapur tak bisa dijadikan KEKyang lebih merupakan bonded areatetapi lebih tepat untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Terpadu.

Dia menjelaskan, dalam kawasan ekonomi terpadu, isinya bisa berbagai macam, mulai dari industri, pemukiman, sekolah dan rumah sakit. Sementara itu, menurut Tuti, KEK hanya untuk keperluan satu sektor ekonomi tertentu, misalnya, KEK khusus industri, atau KEK untuk kawasan wisata. Jadi menurutnya, kawasan industri Bekapur tak bisa dijadikan KEK.

Namun beberapa pakar merasa optimis mengenai integrasi KI dengan KEK, asalkan didukung pembangunan infrastruktur yang mumpuni. Tahap awal integrasi, menurut mereka, harus dimulai dari infrastrukturnya, seperti jalan hingga transportasi modern.

Jika semua terwujud, tentu dampaknya akan menguntungkan. Sektor industri bisa diharapkan untuk mendapatkan investasi-investasi high-tech. Memang Indonesia seharusnya sudah mengantisipasi revolusi industri keempat, dan Tuti berharap akan ada implementasi dari teknologi untuk Industri 4.0.

Menurut ulasan dari Tim Riset CNBC Indonesia, Jokowi-Ma’ruf tampaknya akan mewujudkan rencana “Meneruskan Jalan Perubahan Untuk Indonesia Maju” yang tercantum dalam dokumen visi-misinya. Artinya, pembangunan infrastruktur keras (hard infrastructure) akan dilanjutkan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Pasangan ini juga tampaknya akan meneruskan pembangunan infrastruktur digital dalam rangka pengembangan ekonomi digital, dan infrastruktur pendukung logistik, industri kelautan dan kemaritiman seperti pelabuhan dan gudang.

Sayangnya, tak semua program infrastruktur Jokowi terealisasi sesuai target. Sebagai contoh, terkait proyek pembangunan pelabuhan, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyatakan adanya 33 proyek pelabuhan yang mangkrak, yang hingga September 2018 lalu anggaran untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut masih belum ditetapkan.

Sebagai petahana, jika menang Pilpres 2019, Jokowi dan Ma’ruf tampaknya akan mulai mengurangi pembangunan hard infrastructure dan segera beralih kepada soft infrastructure (institusi yang penting bagi ekonomi dan kualitas hidup warga negara seperti pemerintah, kesehatan, pendidikan, sistem keuangan dan hukum).

Seperti yang bisa kita lihat, hard infrastructure seperti jalan tol trans-Jawa dan trans-Sumatera, trans-Papua, sejumlah bendungan, dan jalan tol laut adalah pencapaian Jokowi dalam bidang infrastruktur di tahun pertamanya menjabat.

Mendekati akhir masa jabatan pertama Jokowi, sang petahana kini ditengarai lebih hati-hati dalam pelaksanaan pembangunan hard infrastructure. Pasalnya, BPS mencatat ada beberapa kenaikan tajam dalam dana yang dihabiskan untuk impor barang modal dan bahan baku, serta penunjang untuk keperluan infrastruktur. Ditambah lagi ada perlemahan rupiah, yang telah terdepresiasi sebesar 9,55 persen terhadap dolar AS.

Tim riset CNBC Indonesia menyebutkan, perlemahan rupiah tak lepas dari aktivitas moneter Federal Reserve AS (The Fed) yang telah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin (bps) di tahun 2018. Kenaikan tersebut diperkirakan akan terus berlanjut hingga 2020.

Karena itulah, diperkirakan Jokowi akan meredam ambisi infrastrukturnya jika berhasil memenangkan masa jabatan kedua, demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

 

Prabowo-Sandi: Membangun Kilang Minyak, Membenahi Infrastruktur yang Membuka Lapangan Kerja, Memperpendek Rantai Distribusi Industri Pertanian

Visi dan misi Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 tertuang dalam pernyataan tertulisnya, “Empat Pilar Mensejahterakan Indonesia Sejahtera Bersama Prabowo Sandi.” Seperti dilaporkan Tempo, empat pilar tersebut di antaranya mempermudah kepemilikan rumah bagi warga yang belum memiliki rumah, menghapus PBB rumah tinggal utama, memperbaiki perencanaan dan efisiensi pembangunan, dan memperbaiki infrastruktur yang membuka kesempatan lapangan kerja dan memperpendek rantai distribusi produk hasil pertanian.

Terkait dengan infrastruktur yang menopang industri, Prabowo-Sandi ingin memperbaiki perencanaan dan efisiensi pembangunan. Pasalnya, tingkat inefisiensi pembangunan di Indonesia seharusnya paling besar hanya dua persen, namun saat ini inefisiensi pembangunan masih ada di level enam persen. Angka tersebut didapatkan dari perhitungan ICOR (Incremental, Capital, Output, Ratio), yakni rasio penambahan modal dengan penambahan pengeluaran.

Selain itu, Prabowo-Sandi ingin melakukan pembangunan infrastruktur pertanian dan perdesaan yang mendukung berkembangnya sektor produktif. Paslon dari kubu 02 tersebut juga berencana untuk mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi dan distribusi gas, juga membenahi infrastruktur dengan tujuan membuka kesempatan lapangan kerja dan memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian.

Poin terakhir didasarkan kepada data BPS yang dirilis pada tahun 2017, yang melaporkan bahwa rantai distribusi produk pertanian di sejumlah daerah masih terlalu panjang dan kurang efisien. Ambil contoh produk beras, rantai distribusi terpanjang terjadi di Maluku Utara, lalu cabai merah di Sulawesi Tengah, bawang merah di Jawa Tengah, daging sapi di DKI Jakarta, dan daging ayam ras di Maluku. Dengan memperpendek rantai distribusi, diharapkan baik petani maupun konsumen akan diuntungkan.

Keuntungan yang didapatkan dari efisiensi rantai distribusi adalah terkendalinya harga pangan. Saat menjabat wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga mengatakan dirinya berhasil mengendalikan harga bahan pangan dengan menjaga rantai distribusi tetap terbuka dan sederhana, melalui inisiatif yang disebut Kegerus (Keroyok, Gerilya, Urus).

Inisiatif industri lain dari Prabowo-Sandi yang cukup ‘menyentil’ pemerintah saat ini adalah pembangunan kilang minyak. Pasalnya, pemerintahan Jokowi-JK saat ini memiliki program sejenis, yakni perluasan kilang Tuban dan pembangunan kilang Bontang. Namun hingga saat ini, pembangunan di dua tempat itu belum juga rampung. Padahal, pembangunan kilang minyak bisa disebut perkara urgent di Indonesia.

Menurut tim riset CNBC Indonesia dalam ulasan mereka, dari total defisit neraca perdagangan yang mencapai $1,02 miliar pada Agustus 2018, diketahui defisit perdagangan migas justru lebih besar hingga mencapai $1,66 miliar. Hal ini menunjukkan, buruknya kinerja perdagangan di sektor migas menjadi biang kerok anjloknya defisit neraca perdagangan bulan lalu.

Jika dijumlahkan, dalam periode Januari-Agustus 2018, defisit migas sudah mencapai $8,35 miliar, atau sekitar Rp124,42 triliun jika dihitung menggunakan kurs rupiah pada bulan September 2018. Nilai itu melambung sekitar 55 persen dari yang tercatat di periode yang sama tahun 2017 lalu, yakni sebesar $5,40 miliar.

Naiknya harga minyak dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar menyebabkan pembengkakan dalam impor minyak dan gas Indonesia di tahun 2018. Karena itulah, pembangunan kilang minyak menjadi urgent, untuk menekan angka impor migas yang meroket. Namun sayangnya, pemerintahan Jokowi belum mengakomodir hal ini, sehingga industri migas masih jadi titik lemah petahana dan menjadi peluang bagi oposisi.

Mogoknya pembangunan kilang minyak di Indonesia saat ini ditengarai disebabkan oleh kerumitan permasalahan yang terkait dengannya, ketimbang pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan dan jembatan yang sudah terlaksana. Namun jika Prabowo-Sandi berhasil menang dan mewujudkan janjinya, maka kilang-kilang minyak yang baru tentu akan mendongkrak produktivitas industri migas Indonesia.

Related posts

Leave your comment Required fields are marked *