INDONESIA Dalam Pusaran Revolusi Industri 4.0

Dalam Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) 2015, Kanselir Jerman, Angela Markel menyinggung tentang Revolusi Industri Keempat atau sering dikenal sebagai Industri 4.0. Rupanya isu Revolusi Industri Keempat mendapat respon yang sangat baik dari para pemimpin dunia. Sehingga Pertemuan Tahunan WEF 2016 mengambil tema yang lebih spesifik yaitu “Mastering the Fourth Industrial Revolution”.

Revolusi Industri Pertama pada abad 18 adalah perubahan produksi yang pertama kali ketika manusia menemukan mesin-mesin bertenaga uap. Kini Revolusi Industri Keempat ditandai dengan hadirnya integrasi dunia online dengan produksi industri. Industri 4.0 tidak hanya menjadikan produksi secara otomatis, tetapi juga menghubungkan berbagai sektor produksi secara bersamaan dengan operasi dunia maya yang dibuat tersambung secara online (internet).

Dalam Pertemuan WEF 2016 disebarkan polling bertajuk “The Future of Software and Society”. Setidaknya 75 persen responden membenarkan dan percaya bahwa kita sedang berada dalam era Industri 4.0 yang dapat digambarkan dengan adanya mobil yang akan berjalan sendiri tanpa supir, mesin yang mampu membaca pikiran manusia, dan membuat mobil dalam format tiga dimensi.

Bagi tenaga kerja, keadaan Industri 4.0 memberikan dampak yang signifikan. Pabrik-pabrik yang mengikuti perkembangan zaman, nyaris tidak membutuhkan tenaga manusia lagi, mungkin hanya tersisa tenagatenaga kerja yang terampil yang dapat bekerja. Oleh karena itu, banyak tenaga kerja yang diprediksi akan menjadi pengangguran karena terbatasnya peluang kerja dan standar kompetensi tenaga kerja yang tinggi. Tanpa adanya Industri 4.0 saja, banyak negara, termasuk Indonesia yang mengalami masalah tingkat pengangguran. Industri 4.0 akan menambah beban setiap negara untuk mengatasi masalah peningkatan kompetensi tenaga kerja, tingkat pengangguran yang naik, dan gap kesejahteraan. Semua akan membuat tekanan di pasar kerja menjadi semakin kuat.

Begitu kompleksnya rantai yang melatarbelakangi revolusi industri, sehingga perubahan yang terjadi mulai dari pengembangan genetika, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, teknologi nano, robotik, bioteknologi, pencetakan 3D turut mempengaruhi dan menjadi tantangan bagi perusahaan, pemerintah dan individu untuk terus melakukan adaptasi yang proaktif. Pemerintah RI pada April 2018 lalu baru saja mencanangkan program Making Indonesia 4.0. Lima sektor industri yang disiapkan menghadapi revolusi industri jilid 4 adalah makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil (TPT), otomotif, kimia terutama biokimia, serta elektronik. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengklaim kelima sektor ini berkontribusi atas 86% permintaan pasar global.

Making Indonesia 4.0 mencerminkan kesungguhan negara untuk beradaptasi dengan ragam perubahan besar pada era revolusi industri keempat (Industri 4.0) sekarang ini. Kewajiban negara pula untuk menyiapkan generasi milenial menjadi angkatan kerja yang kompetitif dan produktif sepanjang era Industri 4.0.

Industri 4.0: Indonesia dalam Pusaran Transisi

Indonesia sudah menapaki era Industri 4.0, yang ditandai dengan bisnis yang kesehariannya mulai menerapkan digitalisasi dan otomasi. Namun, belum semua elemen masyarakat menyadari konsekuensi logis atau dampak dari perubahan-perubahan yang ditimbulkan. Bahkan, fakta-fakta perubahan itu masih sering diperdebatkan. Misalnya, banyaknya toko konvensional di pusat perbelanjaan (mall) yang tutup sering dipolitisasi dengan argumen bahwa kecenderungan itu disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat. Padahal, toko-toko konvensional memang mulai menghadapi masalah serius atau minim pengunjung karena sebagian masyarakat perkotaan lebih memilih sistem belanja online. Mulai dari membeli baju, sepatu, dan buku hingga membeli makanan semuanya dengan pola belanja online.

Masih ada beberapa contoh tentang dampak dari adaptasi era Industri 4.0. Misalnya, karena faktor e-banking dan pesatnya perkembangan sistem pembayaran, 30 persen pos pekerjaan pada setiap bank diprediksi akan hilang dalam beberapa tahun mendatang. Maka, akhir-akhir ini pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perbankan pun tak terhindarkan. Lalu, berlakunya ketentuan e-money untuk bayar tol pun punya dampak terhadap pekerja yang selama ini melayani pembayaran tunai di semua pintu jalan tol.

Selain itu, Airlangga mengatakan sejumlah tantangan masih dihadapi Indonesia dalam era Industri 4.0 ini. Tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

  1. Industri hulu (upstream) dan antara (midstream) yang kurang berkembang, ditandai oleh bahan baku dan komponen kunci yang sangat tergantung dari barang-barang impor, contohnya lebih dari 50% industri petrokimia, 74% logam dasar, serta semua bagian penting di bidang elektronik dan otomotif.
  2. Tidak optimalnya zona industri yang komprehensif seperti migas melawan petrokimia. Selain itu, kawasan industri juga kurang dikembangkan dan digunakan, seperti di Batam, Karawang, dan Bekasi.
  3. Tren industri global yang berkelanjutan tidak dapat terhindarkan. Produksi dan ekspor produk yang ramah lingkungan kini menjadi kewajiban, contohnya bahan bakar Euro 4 yang mulai menjadi syarat banyak negara serta pengembangan biosolar.
  4. Industri kecil dan menengah yang masih tertinggal. Data Kemenperin menunjukkan 62% pekerja Indonesia bekerja pada IKM dengan produktivitas yang masih rendah.
  5. Infrastruktur digital yang belum memadai dan platform digital yang belum optimal. Teknologi seluler, misalnya, masih mengadopsi 4G dan belum siap dengan 5G. Kecepatan rata-rata fiber optic juga masih kurang dari 10 Mbps. Selain itu, infrastruktur cloud juga masih terbatas.
  6. Pendanaan domestik dan teknologi yang terbatas. Selanjutnya, ada masalah tenaga kerja yang tidak terlatih. Indonesia memiliki angkatan kerja terbesar ke-4 di dunia, namun sangat kekurangan talenta. Anggaran pendidikan pemerintah saat ini hanya sekitar US$ 114/kapita.
  7. Belum adanya pusat-pusat inovasi. Anggaran pemerintah untuk penelitian dan pengembangan (R&D) masih sangat terbatas, hanya 0,1% hingga 0,3% dari PDB. Pemerintah sendiri menargetkan anggaran litbang dapat naik setidaknya mencapai 2% untuk masuk ke industri 4.0. Saat ini juga belum ada pusat Litbang yang kuat yang disponsori pemerintah atau swasta. Selain itu, hingga saat ini juga belum ada insentif fiskal yang komprehensif untuk mengadopsi teknologi Industri 4.0.
  8. Persoalan peraturan dan kebijakan yang masih tumpang tindih, ditangani oleh beberapa kementerian seperti industri hulu (upstream) migas yang dikelola oleh Kementerian ESDM namun industri tengah (midstream) dan hilir (downstream) dikelola oleh Kementerian Perindustrian.

Related posts

Leave your comment Required fields are marked *